Faktakalbar.id, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan (BG) turun tangan langsung memburu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme dan meresahkan pelaku usaha di sejumlah daerah.
Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap keluhan pengusaha terkait maraknya pemalakan oleh oknum ormas di lokasi-lokasi strategis investasi.
Melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) Operasi Penanganan Ormas, Kemenko Polhukam mengerahkan tim pusat ke sejumlah daerah yang dianggap rawan gangguan. Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pertama yang dipantau.
“Tim Satgas diturunkan untuk memantau langsung sejauh mana langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terhadap ormas yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Jumat (16/5/2025).
Menurut laporan yang diterima dari jajaran Polda setempat, masih terdapat aktivitas mengganggu dari beberapa oknum ormas. Namun, Heri menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan dampak signifikan terhadap iklim investasi di Kalimantan Timur.
Ia juga menekankan bahwa jika ditemukan pelanggaran hukum oleh ormas, aparat tidak perlu ragu untuk segera melakukan penindakan.
Setelah Kalimantan Timur, Tim Satgas melanjutkan pemantauan ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan pentingnya komitmen kolektif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas ormas ilegal.
“Komitmen ini harus dibangun bersama, karena gangguan seperti ini dapat berdampak langsung terhadap ketertiban umum dan keberlanjutan investasi,” kata Eko.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi, turut menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin stabilitas dan ketertiban masyarakat.
“Negara akan menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme yang meresahkan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara umum saat ini masih dalam kondisi kondusif,” tegas Asep.
Dari hasil pantauan sementara, penanganan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap, sementara situasi di Jawa Tengah tetap stabil meski tetap mendapat atensi dari pemerintah pusat.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung program Asta Cita dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.
(Tim)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
