Faktakalbar, KALBAR – Setelah sukses meraih TOP BUMD Award 2025 kategori Bintang Lima, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi nasional. Kali ini, Kalbar mendapatkan Apresiasi Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tertinggi di Wilayah Kalimantan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Rabu (30/4/2025) di Holding Room Kementerian PANRB, Jakarta. Acara tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 serta Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan rasa syukurnya atas apresiasi yang diterima. Ia mengatakan, “Jadi kita ada lima provinsi di wilayah Kalimantan yang mendapatkan penilaian terbaik, salah satunya Kalimantan Barat dengan kategori tertinggi untuk wilayah Kalimantan.”
Ia menambahkan, capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah berusaha dan bekerja sama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja lebih baik dan berjuang demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan telah memberikan dampak nyata bagi negara dan masyarakat. Salah satu buktinya adalah efisiensi anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Baca Juga: DPRD Kota Pontianak dan Pemkot Sepakati Empat Raperda untuk Dijadikan Perda
“Melalui SAKIP, kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” jelas Rini.
Ia juga menyampaikan bahwa birokrasi kini harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” tambahnya.
Rini juga mendorong pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berdampak luas.
