Situasi ini menimbulkan kecurigaan di tengah upaya KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek-proyek Bina Marga yang tengah diselidiki.
“Sudah lama datanya tidak lengkap, sekarang malah tidak bisa diakses. Seolah ingin menghilangkan jejak,” Ujar Sandi warga Kabupaten Mempawah.
Selain sulit diakses, minimnya transparansi struktur pejabat di Dinas PUPR juga dipertanyakan. Masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah segera membuka kembali aplikasi SIMPELJAK secara utuh, termasuk memuat informasi nama pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek jalan dan jembatan.
“Kalau mau bersih, buka saja semuanya. Masyarakat berhak tahu siapa yang mengelola uang negara, selama ini bahkan masyarakat pun gak tau kalau ade bende (situs web SIMPLEJAK), mane name dan tampilan webnye alay/jelek gak ada informasi ape-ape lagi, cobe cek biaya pembuatan situsnya juga tuh sekalian” tutup Sandi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas PUPR Mempawah terkait sulitnya akses aplikasi SIMPELJAK pascapenggeledahan KPK.
(Dhn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
