“Saya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bergerak cepat menangkap pelaku dalam kasus ini. Namun, langkah selanjutnya harus memastikan kasus ini tidak berhenti pada pelaku penembakan saja, tetapi juga mengungkap jaringan dan motif di balik aktivitas tambang ilegal yang melibatkan aparat penegak hukum,” ujar Haris.
Sebagai langkah konkret, Muh Haris mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia meyakini lembaga ini dapat memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor tambang ilegal.
Muh Haris juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan aktivitas tambang ilegal yang terjadi di daerah masing-masing. “Keberhasilan penanganan tambang ilegal membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan DPR,” tambahnya.
Muh Haris menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal harus dihentikan, dan semua pihak yang terlibat, termasuk bekingan di baliknya, harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.
“Kita harus memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel untuk menghentikan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi negara, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tambang ilegal,” tutup Muh Haris.(rfn)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
