Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, orang nomor satu di Kalbar tersebut mengungkapkan bahwa masih terlihat antrean kendaraan dan truk-truk di beberapa SPBU di Kalimantan Barat, terutama pada jalur-jalur transportasi pengiriman barang-barang pokok sehingga terkadang mengganggu alur lalu lintas.
Masih terdengar para nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk kebutuhan mereka melaut. Dan masih banyak keluhan dari masyarakat kecil lainnya dalam mendapatkan BBM subsidi. Begitu pula para nelayan bisa mendapat kepastian untuk mendapatkan BBM subsidinya di SPBN.
“Dengan adanya kerjasama ini kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi kebijakan penyaluran BBM, dan hal-hal lain seperti pendampingan teknis terkait peningkatan potensi pendapatan dari bahan bakar minyak agar PAD Kalimantan Barat meningkat,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) MIGAS Erika Retnowati, Ak., MSi., mengungkapkan PKS ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.
“PKS ini dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk didalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” kata Erika.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa Pemprov, dan Kalbar menjadi Provinsi melaksanakan yang ke 11 dalam melaksanakan PKS tersebut dan diharapkan nantinya seluruh Pemprov dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa.
“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov lainnya dan kerjasama yang kita laksanakan hari ini sudah yang ke 11. Kedepannya dari PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya dimana, dapat dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dengan terjalinnya kerjasama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Barat.
Langkah strategis ini tidak hanya akan memastikan distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan volume, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi antrean di SPBU. Melalui implementasi PKS ini, Pemprov Kalbar dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas harga BBM demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(rfk/*wnd/ica adpim)
