Selain itu yang menjadi perhatian yaitu permasalahan Perbatasan Antar Negara, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat mengimbau tentang bagaimana daerah Perbatasan di Kalimantan Barat dapat menyajikan event – event semenarik mungkin agar Warga Negara Asing dapat berkunjung dan menikmati hiburan tersebut hingga dapat menjadi pemasukan bagi negara dan menjadi sumber devisa.
“Untuk itu Program Sosek – Malindo perlu kita perhatikan agar pada kegiatan tersebut dapat mengenalkan budaya, pariwisata, serta destinasi yang menarik di Kalimantan Barat untuk dikenalkan kepada Warga Negara Tetangga”, ajak Harisson.
Permasalahan lainnya yang juga menjadi dibahas pada pertemuan tersebut diantaranya Permasalahan perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan pokok, Permasalahan Stok pupuk, Permasalahan perekonomian seperti ambang batas kenaikan dolar, Adanya PHK terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Permasalahan serangan siber terhadap pusat data Nasional dan Daerah, Penyelenggaraan Pilkada, Inflasi di daerah serta Permasalahan Sosial seperti maraknya judi online dan pinjaman online (pinjol)yang perlu untuk menjadi perhatian kita semua.
Rapat tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, termasuk Kapolda Kalbar Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.Ik, M.H., Kepala BIN Kalimantan Barat Brigjen. Pol. Rudy Tranggono, S.ST., M.K., Kepala Bea Cukai Kalimantan Barat, Perwakilan Pangdam XII Tanjungpura, Perwakilan Kajati Kalbar, Perwakilan Danlantamal Kalbar, Perwakilan Danlanud Kalbar, Perwakilan Kepala Pengadilan Tinggi Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalbar, Dra. Linda Purnama, M.Si, serta Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov. Kalbar terkait. (rfk/*sma adpim)
