faktakalbar

Susun Propemperda 2027 Pontianak Evaluasi Regulasi Tak Relevan

Faktakalbar.id - Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pontianak Tahun 2027 turut diarahkan untuk mengevaluasi peraturan lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Penulis: Wati Wednesday, 18 November 2026 📖 1 menit
Susun Propemperda 2027 Pontianak Evaluasi Regulasi Tak Relevan
Wali Kota Pontianak menandatangani nota kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Rabu, 18 November 2026. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pontianak Tahun 2027 turut diarahkan untuk mengevaluasi peraturan lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Langkah penyesuaian aturan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD setempat yang ditandatangani dalam rapat paripurna pada Rabu, 18 November 2026.

Peninjauan kembali regulasi daerah diperlukan agar aturan yang berlaku tetap selaras dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pembaruan produk hukum sangat penting guna memastikan roda pemerintahan dan agenda pembangunan daerah tidak terkendala aturan usang.

"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Edi mengingatkan bahwa kualitas produk hukum daerah tidak sekadar dinilai dari banyaknya jumlah peraturan daerah yang berhasil disahkan setiap tahunnya.

Ukuran keberhasilan legislasi daerah justru terletak pada sejauh mana peraturan yang diterbitkan tersebut mampu memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata dalam pelaksanaannya.

"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya.

Adapun penetapan Propemperda sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Melalui instrumen perencanaan ini, pemerintah daerah dan DPRD dapat memetakan secara objektif skala prioritas rancangan peraturan daerah yang mendesak untuk segera dibahas.

"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Keselarasan kerja sama antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu mencegah terjadinya perbedaan penafsiran aturan saat regulasi daerah tersebut mulai diterapkan di lapangan.

"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK