Stok Alat Kontrasepsi Tak Merata, BKKBN Kalbar Soroti Kekosongan di Fasilitas Kesehatan

Faktakalbar.id - Kekosongan stok alat kontrasepsi masih ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat, sementara fasilitas lain memiliki persediaan berlebih.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat karena dapat memengaruhi ketersediaan layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur.

Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, mengatakan pengelolaan persediaan perlu dilakukan agar alat kontrasepsi tersedia ketika masyarakat membutuhkannya.

“Negara harus hadir ketika masyarakat, khususnya pasangan usia subur, membutuhkan alat kontrasepsi. Ketersediaannya harus terjamin dan dikelola dengan aman,” kata Nyigit di Pontianak, Senin, 12 Oktober 2026.

Persoalan persediaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat kontrasepsi yang tersedia, tetapi juga distribusi, penyimpanan, pemantauan, dan pelaporan penggunaan.

Ketimpangan stok dapat terjadi ketika satu fasilitas mengalami kekurangan, sedangkan fasilitas lain menyimpan persediaan melebihi kebutuhan.

Pengelolaan yang kurang tepat juga berisiko menyebabkan alat atau obat kontrasepsi rusak sebelum digunakan.

Nyigit menjelaskan, penyimpanan harus memperhatikan standar yang berlaku, termasuk kondisi suhu gudang agar kualitas produk tetap terjaga.

Pemantauan berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi persediaan dan mengantisipasi barang yang mendekati masa kedaluwarsa.

Selain itu, pencatatan penggunaan harus sesuai dengan jumlah stok yang tersedia agar kebutuhan distribusi dapat diperkirakan secara lebih akurat.

Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu lokasi percontohan dalam pengelolaan distribusi alat kontrasepsi berbasis aplikasi.

Daerah tersebut telah menerapkan sistem distribusi berbasis aplikasi secara penuh dan melakukan pemusnahan alat kontrasepsi kedaluwarsa melalui kerja sama lintas sektor.

Kepala DP3KB Kabupaten Kubu Raya, Dyah Tut Wuri Handayani, mendorong fasilitas kesehatan agar disiplin melaporkan persediaan dan pelayanan melalui sistem yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesesuaian data antara jumlah stok dan penggunaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan.

Namun, data mengenai jumlah fasilitas yang mengalami kekosongan maupun kelebihan stok di Kalimantan Barat belum dirinci dalam keterangan tersebut.