Roblox Diminta Perketat Perlindungan Anak di Indonesia, Kepatuhan PP TUNAS Disorot

Faktakalbar.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Roblox memperketat perlindungan pengguna anak di Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Permintaan tersebut disampaikan Meutya kepada Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Roblox David Baszucki dalam pertemuan di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9).

Pemerintah menilai penerapan PP TUNAS di platform gim daring tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret, terutama untuk melindungi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sejumlah fitur perlindungan anak yang telah diterapkan Roblox turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Meutya menyebut beberapa inisiatif awal Roblox, seperti facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Meski demikian, pemerintah meminta mekanisme verifikasi usia dan perlindungan bagi pengguna anak diperkuat.

Meutya juga menekankan penerapan prinsip safety-by-design dalam pengembangan fitur Roblox.

Prinsip tersebut menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari proses perancangan fitur sejak awal, bukan hanya sebagai respons setelah terjadi pelanggaran.

Pemerintah juga meminta Roblox membatasi interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal melalui platform tersebut.

Selain itu, Roblox diminta mencegah pengguna anak memindahkan komunikasi ke luar platform yang dapat menyulitkan pengawasan terhadap interaksi mereka.

David Baszucki menyatakan Roblox memahami tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna usia muda dan siap menyesuaikan produknya dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Baszucki juga menyebut penyesuaian fitur keamanan yang diminta Indonesia berpotensi diterapkan dalam pengembangan produk Roblox secara global.

Pemerintah Indonesia selanjutnya meminta pelaksanaan PP TUNAS dilaporkan secara rutin dan transparan.

Meutya menegaskan kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh platform digital yang beroperasi dan melayani pengguna di Indonesia.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.