Retribusi Pelabuhan Seng Hie Pontianak Mulai Diarahkan ke Sistem Nontunai

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak mendorong perubahan sistem pembayaran retribusi di Pelabuhan Seng Hie dari tunai menuju transaksi nontunai atau cashless secara bertahap.

Kebijakan tersebut disiapkan dengan memanfaatkan sejumlah metode pembayaran digital seperti e-money, kartu debit, dan QRIS yang dinilai semakin mudah digunakan masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penerapan transaksi nontunai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses keuangan daerah sekaligus membangun sistem layanan yang lebih mudah.

"Kita memang ingin membiasakan warga kota dalam rangka peningkatan akses keuangan daerah, kita secara bertahap berkelanjutan pembayaran dengan cashless," ujar Edi usai meninjau Pelabuhan Seng Hie, Jumat (18/9/2026).

Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga berkaitan dengan upaya mengurangi potensi praktik yang tidak diinginkan dalam proses pembayaran retribusi di kawasan pelabuhan.

Penerapan sistem tersebut nantinya memungkinkan pengguna layanan memilih metode pembayaran sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

"Cashless ini kan sekarang mudah, bisa dengan e-money, dengan kartu debit misalnya, terus dengan QRIS," katanya.

Pemerintah Kota Pontianak tidak langsung menerapkan sistem tersebut secara menyeluruh karena proses peralihan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Pontianak melibatkan sejumlah pihak, termasuk perbankan, pemerintah, dan pihak swasta untuk mendukung perubahan mekanisme pembayaran.

Pelabuhan Seng Hie menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena aktivitas transportasi dan perdagangan masih berlangsung di kawasan tepian Sungai Kapuas tersebut.

Edi mengatakan Seng Hie memiliki aktivitas sebagai pelabuhan pedalaman sekaligus pelabuhan antarpulau yang membuat sistem pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Penerapan pembayaran nontunai kemudian berjalan bersamaan dengan rencana pemerintah melakukan penataan kawasan Pelabuhan Seng Hie.

Penataan tersebut mencakup bangunan, dermaga, hingga aktivitas pedagang kaki lima yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.

Pemerintah kota berharap perubahan sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan metode transaksi, tetapi juga mendukung pengelolaan layanan pelabuhan yang lebih tertib.

Di sisi lain, penerapan sistem cashless membutuhkan kesiapan sarana pembayaran dan pemahaman pengguna layanan agar proses transaksi tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat maupun pekerja pelabuhan.

Pengguna layanan Pelabuhan Seng Hie sendiri terdiri dari sejumlah kelompok yang berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi dan distribusi barang.

Kelompok tersebut antara lain awak kapal, sopir, buruh panggul, serta pengelola pelabuhan yang setiap hari beraktivitas di kawasan tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga menggelar kegiatan yang melibatkan pengguna layanan sebagai bagian dari rangkaian Hari Perhubungan Nasional 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan RS Mitra Medika, Bank Kalbar, dan asosiasi pengusaha di kawasan Seng Hie.

“Rangkaian kegiatan meliputi aksi bersih-bersih lingkungan, pemeriksaan kesehatan, pembukaan rekening tabungan serta makan bersama," ujar Ririn, sapaan akrabnya.

Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membuka ruang komunikasi antara pengelola layanan dengan pengguna Pelabuhan Seng Hie.

"Jadi kita sharing dalam rangka juga kita cari aspirasi dari pengguna layanan pelabuhan Seng Hie. Hari ini judulnya kebersamaan, dalam rangka juga kegiatan Hari Perhubungan Nasional," katanya.

Melalui perubahan sistem pembayaran tersebut, pengelolaan retribusi di Pelabuhan Seng Hie diarahkan menuju layanan yang lebih terdokumentasi dan mudah dipantau.