faktakalbar

Rancang Perda 2027, Pontianak Prioritaskan Kepastian Hukum Warga

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam rapat paripurna. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan n…

Penulis: Wati Wednesday, 18 November 2026 📖 2 menit
Rancang Perda 2027, Pontianak Prioritaskan Kepastian Hukum Warga
Wali Kota Pontianak dan pimpinan DPRD memegang nota kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Rabu, 18 November 2026. (Dok. Pemkot Pontianak)

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam rapat paripurna.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif pada Rabu, 18 November 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak.

Melalui dokumen kesepakatan ini, kedua lembaga menentukan daftar prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan menjadi fokus pembahasan selama satu tahun anggaran mendatang.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, serta sistematis.

"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Penyusunan daftar prioritas regulasi tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Sesuai ketentuan tata kelola pemerintahan, penetapan Propemperda wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Edi menekankan bahwa pihak eksekutif dan legislatif memikul peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan produk hukum di tingkat daerah.

Kesamaan pandangan di antara kedua lembaga diperlukan agar setiap rancangan aturan yang disusun tetap selaras dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.

Selain merancang aturan baru, penyusunan Propemperda Tahun 2027 ini juga diarahkan untuk mengevaluasi maupun menyesuaikan sejumlah peraturan daerah lama yang dinilai sudah tidak relevan.

"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.

Keberhasilan pembentukan produk hukum daerah tersebut nantinya tidak hanya diukur dari kuantitas peraturan yang disahkan, melainkan dari efektivitas serta manfaat penerapannya bagi warga.

"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK