Pontianak Mulai Bersiap Hadapi Musim Hujan dan Air Pasang

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak meminta pemeriksaan drainase dan kesiapan infrastruktur dilakukan menjelang musim penghujan serta potensi air pasang pada akhir 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Pontianak terhadap dampak kemarau panjang dan perubahan kondisi lingkungan di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan perubahan kondisi alam perlu diantisipasi melalui kesiapan perangkat daerah.

“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.

Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase di wilayah masing-masing berfungsi dengan baik.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menghadapi peningkatan curah hujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.

Selain drainase, Pemkot juga memperketat perhatian terhadap pembangunan dan proyek yang berlangsung di sejumlah wilayah.

Pelaksanaan pekerjaan diminta tidak mengganggu saluran drainase, akses masyarakat maupun kondisi lingkungan sekitar.

Penataan jaringan utilitas turut masuk dalam evaluasi, terutama keberadaan kabel internet yang dinilai belum tertata di sejumlah lokasi.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian karena kemarau panjang berdampak pada kualitas udara dan kondisi kebersihan kota.

Kondisi tersebut berkaitan dengan munculnya karhutla yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.

“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujar Edi.

Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan asap maupun penggunaan air asin.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diarahkan memberikan informasi kualitas udara berdasarkan kondisi yang terukur.

“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Wako.

Dari sisi ekonomi, Pemkot juga menyiapkan langkah untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Agenda pasar murah direncanakan bersamaan dengan kegiatan Car Free Day dengan menyediakan sejumlah kebutuhan, termasuk sayur-mayur.

“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.

Di sisi lain, perangkat daerah diminta mempercepat kegiatan yang telah masuk dalam APBD Perubahan.

Percepatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan administrasi serta prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Edi menyebut perubahan kondisi alam menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki pola kerja dan koordinasi antarlembaga.

“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.

Pembenahan tersebut juga melibatkan kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan dan masyarakat.

Program Indonesia ASRI akan terus digiatkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan, lingkungan dan kualitas ruang kota.

“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya.