Perombakan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya Dievaluasi, DJP Temukan Sejumlah Nama “Ajaib”

Faktakalbar.id - Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada era Purbaya Yudhi Sadewa kini dievaluasi setelah jajaran baru menemukan sejumlah nama dalam daftar pengangkatan yang disebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

Temuan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto setelah Suahasil Nazara mengambil alih posisi Menteri Keuangan.

Bimo mengatakan sebelumnya DJP telah mengusulkan rotasi pejabat melalui mekanisme yang berlaku, tetapi dalam daftar hasil perombakan ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti tahapan penilaian serupa.

“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/9/2026).

Menurut Bimo, proses assessment dan talent management perlu diterapkan secara konsisten untuk menjaga kesetaraan dalam pengelolaan pejabat di lingkungan DJP.

Ia mengatakan pengangkatan pejabat tanpa mengikuti tahapan tersebut dapat memengaruhi persepsi pegawai yang sebelumnya telah menjalani proses penilaian.

“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.

Bimo memastikan pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi ketentuan akan dibatalkan, sedangkan pejabat yang telah memenuhi persyaratan tetap menjalankan posisi yang telah ditetapkan.

“Yang tidak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi kembali ke posisi awalnya,” pungkas Bimo.

Perombakan tersebut sebelumnya dilakukan Purbaya sebagai bagian dari reorientasi organisasi di Kementerian Keuangan.

Pelantikan ratusan pejabat digelar pada 10 September 2026 dan mencakup sekitar 350 pejabat di lingkungan DJP serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi kemudian dilakukan setelah Suahasil resmi menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Suahasil mengatakan dirinya masih mempelajari proses perombakan yang telah dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Suahasil menyebut dirinya masih menunggu laporan dari seluruh pejabat eselon I Kemenkeu untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pengangkatan pejabat di masing-masing unit.

“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya, dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.

Menurut Suahasil, kebutuhan penataan pejabat juga dapat berkaitan dengan koordinasi lintas unit di lingkungan Kemenkeu.

“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Jadi ini yang sedang kita pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi di Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” sambungnya.

Ia belum mengambil keputusan final terhadap keseluruhan hasil perombakan karena proses evaluasi masih berlangsung.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Evaluasi tersebut berlangsung setelah Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Suahasil mulai melakukan peninjauan terhadap kebijakan serta keputusan organisasi yang dibuat sebelumnya.

Purbaya sendiri sebelumnya mengatakan perombakan pejabat merupakan bagian dari reorientasi organisasi dan dilakukan dalam rangka penataan internal Kemenkeu.

Sementara itu, temuan mengenai sejumlah pejabat yang disebut tidak mengikuti assessment dan talent management membuat sebagian hasil pengangkatan diminta untuk ditunda atau dibatalkan.

Dengan demikian, hasil akhir evaluasi terhadap seluruh perombakan pejabat Kemenkeu belum diputuskan dan masih menunggu penelaahan dari masing-masing unit eselon I.