Pemkot Singkawang Siapkan Rencana Aksi Satu Data hingga 2029, Data Spasial Jadi Perhatian

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Singkawang menyiapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) 2026–2029 dengan memperluas pembahasan hingga pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Forum SDI Tingkat Daerah Kota Singkawang di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (30/9/2026).

Forum melibatkan Pembina Data, Wali Data, Walidata Pendukung dan Produsen Data untuk membahas kebutuhan data serta penyelenggaraan SDI di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Selain menyusun Rencana Aksi SDI 2026–2029, forum tersebut juga membahas Daftar Data atau Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026–2027.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan data menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

"Data memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Kebijakan dan program yang kita susun harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dalam pengelolaannya, masih ditemukan persoalan berupa perbedaan data antarperangkat daerah, pendataan berulang dan pemanfaatan data bersama yang belum optimal.

Pemerintah daerah juga menilai koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar data yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan secara lebih terintegrasi.

Data yang dikumpulkan tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal perangkat daerah, tetapi juga dapat dibagipakaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keberhasilan Satu Data bukan tanggung jawab satu atau dua instansi saja. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Dalam forum tersebut juga terungkap tingkat keterisian Data SDI Kota Singkawang Tahun 2025 telah mencapai 89,44 persen.

Dari total 1.098 data, sebanyak 982 data telah terisi, sedangkan 116 data masih belum terisi.

Plt Kepala Bappeda yang juga Koordinator Forum SDI Kota Singkawang, Eko Susanto, mengatakan perangkat daerah yang belum memenuhi keterisian data perlu melakukan tindak lanjut.

"Untuk perangkat daerah lainnya diharapkan dapat memaksimalkan tingkat keterisian data. Capaian ini penting sebagai bahan evaluasi untuk memastikan keterisian sekaligus kualitas data yang dihasilkan produsen data," katanya.

Sebanyak 14 perangkat daerah tercatat telah mencapai keterisian data 100 persen, termasuk Bapenda, BPBD, DLH, Diskominfo, Disdukcapil, DPMTK dan Disperkimta.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD serta seluruh kecamatan juga tercatat mencapai keterisian data 100 persen.

Di luar persoalan kelengkapan data, Bappeda Kota Singkawang akan menggelar Workshop Penyelenggaraan Informasi Geospasial bersama Pusat Studi Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat penggunaan data berbasis spasial dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah.

"Langkah tersebut diharapkan memperkuat ekosistem data daerah sehingga perencanaan pembangunan Singkawang semakin akurat, terarah dan berbasis data," ujarnya.

Rencana penguatan data spasial menjadi bagian dari agenda pengelolaan data daerah yang tidak hanya berorientasi pada jumlah data yang tersedia, tetapi juga pada kualitas, keterhubungan dan pemanfaatannya dalam proses perencanaan.