Modus Pengantin Pesanan ke China: Usia Gadis 19 Tahun Asal Sambas Disulap Jadi 21 Tahun
Faktakalbar.id - Dugaan pemalsuan dokumen kependudukan terungkap dalam penanganan kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan yang menyasar seorang gadis berusia 19 tahun asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Faktakalbar.id - Dugaan pemalsuan dokumen kependudukan terungkap dalam penanganan kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan yang menyasar seorang gadis berusia 19 tahun asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Identitas usia korban disulap dalam data administrasi menjadi 21 tahun guna memenuhi syarat baku pernikahan yang ditetapkan oleh pihak calon suami di China.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Rusdiani membeberkan praktik rekayasa data kependudukan tersebut saat menerangkan modus operandi yang dijalankan para pelaku.
"Dia kan 19, dinaikkan usianya jadi 21. Dari Chinanya kan aturannya begitu. Jadi dia tetap dinaikkan, dibohongi istilahnya administrasi," kata Rusdiani, Selasa (10/11/2026).
Rusdiani mengonfirmasi bahwa korban memang dijadwalkan untuk dipersunting oleh pria warga negara asing asal Tiongkok.
Sebelum rencana pemberangkatan ke luar negeri direalisasikan, korban bahkan telah difasilitasi untuk menggelar prosesi pertunangan di Kota Pontianak.
"Memang rencananya mau dijadikan istri. Dia sudah tunangan di Pontianak. Di China memang nikah, murni nikah," ujarnya.
Aparat kepolisian menetapkan dua perempuan warga Pontianak berinisial L (42) dan LKS (36) sebagai tersangka penampung sekaligus makcomblang perantara.
Meskipun akad pernikahan diklaim sebagai tujuan akhir dari perjodohan ini, penyidik menemukan indikasi kuat praktik jual beli orang sejak tahap perekrutan awal.
Kedua tersangka saat ini menjalani masa penahanan di Rutan Polda Kalbar untuk kepentingan proses pemeriksaan pidana lebih lanjut.
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pengusutan perkara ini diharapkan memutus mata rantai pemalsuan dokumen yang sering dimanfaatkan sindikat TPPO di wilayah perbatasan.
Warga diimbau untuk teliti melengkapi dokumen kependudukan anak dan melapor jika menemukan upaya rekayasa data demi kepentingan perjodohan asing.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.