Kubu Raya Terapkan Distribusi Alat Kontrasepsi Berbasis Aplikasi untuk Pantau Stok

Faktakalbar.id - Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah menerapkan distribusi alat kontrasepsi berbasis aplikasi secara penuh untuk mendukung pengelolaan persediaan dan pelaporan di fasilitas kesehatan.

Penerapan sistem tersebut menjadi salah satu contoh pengelolaan distribusi yang diperhatikan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, menyebut masih ditemukan fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan stok, sementara fasilitas lain memiliki persediaan berlebih.

Ketimpangan tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan dan pemantauan stok agar distribusi alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan setiap fasilitas.

Pengelolaan persediaan juga mencakup penyimpanan, pemantauan kondisi barang, penggunaan, hingga evaluasi berkala.

Menurut Nyigit, penyimpanan yang tidak memenuhi standar, termasuk suhu gudang yang tidak sesuai, dapat merusak alat dan obat kontrasepsi sebelum digunakan.

Karena itu, sistem distribusi perlu didukung pencatatan yang akurat serta pengawasan terhadap kondisi dan masa berlaku produk.

Di Kabupaten Kubu Raya, penerapan aplikasi distribusi dilengkapi dengan koordinasi antarpihak dalam pengelolaan persediaan.

Kepala DP3KB Kabupaten Kubu Raya, Dyah Tut Wuri Handayani, mendorong fasilitas kesehatan agar disiplin melaporkan stok dan pelayanan melalui sistem yang tersedia.

Pihaknya juga membangun grup koordinasi untuk mendukung komunikasi antara petugas yang menangani persediaan dan pelayanan keluarga berencana.

Selain koordinasi, dukungan biaya pencatatan dan pelaporan diberikan kepada petugas untuk meningkatkan kepatuhan dalam memperbarui data.

Pelaporan yang tertib diperlukan agar jumlah persediaan tercatat sesuai dengan penggunaan alat kontrasepsi di lapangan.

Data yang akurat juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan setiap fasilitas sehingga distribusi tidak hanya bergantung pada perkiraan.

Pengelolaan persediaan turut mencakup penanganan alat kontrasepsi kedaluwarsa agar produk yang tidak layak digunakan tidak kembali masuk ke pelayanan.

Di Kubu Raya, pemusnahan alat kontrasepsi kedaluwarsa dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.

Meski sistem berbasis aplikasi telah diterapkan penuh di kabupaten tersebut, data mengenai dampaknya terhadap penurunan kekosongan stok belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia.

Evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menilai apakah digitalisasi mampu memperbaiki ketepatan distribusi, pelaporan, dan ketersediaan alat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan.