Klaim BSU Rp600 Ribu Cair September 2026 Beredar, Kemnaker Sebut Hoaks

Faktakalbar.id - Tautan yang diklaim sebagai akses pencairan BSU Rp600.000 pada September 2026 beredar di media sosial dan meminta pengguna memasukkan sejumlah data pribadi.

Tautan tersebut muncul dalam unggahan Facebook yang menyebut Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU kepada pekerja pada September 2026.

Saat diakses, laman yang dituju meminta pengguna mengisi nama lengkap, asal provinsi, dan nomor Telegram.

Klaim tersebut kemudian dinyatakan tidak benar karena belum ada kebijakan pemerintah mengenai penyaluran BSU pada 2026.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun ini.

Kemnaker juga disebut akan menyampaikan informasi melalui kanal resmi apabila terdapat perubahan kebijakan dan program BSU kembali disalurkan.

Artinya, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.

Terlebih, tautan tersebut meminta data pribadi dengan dalih proses pencairan bantuan.

Pemberian data melalui laman yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan risiko bagi pengguna, sehingga masyarakat perlu memastikan sumber informasi sebelum mengisi data.

Klaim mengenai BSU Rp600.000 tersebut beredar bersamaan dengan narasi yang menyebut pencairan dilakukan pada September 2026.

Informasi itu tidak sejalan dengan keterangan Kemnaker yang menyatakan belum ada kelanjutan program BSU pada 2026.

Masyarakat yang menemukan informasi serupa disarankan tidak terburu-buru mengakses tautan atau memasukkan data pribadi.

Pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan informasi yang beredar dengan pengumuman pada kanal resmi Kemnaker.

Faried mengatakan informasi mengenai kebijakan BSU akan disampaikan secara terbuka apabila pemerintah menetapkan program tersebut kembali berjalan.

Sementara itu, tautan pencairan BSU September 2026 yang beredar di Facebook dikategorikan sebagai hoaks.

Masyarakat juga perlu mewaspadai unggahan lain yang menggunakan nama program pemerintah untuk meminta data pribadi melalui tautan tertentu.

Dengan belum adanya kebijakan penyaluran BSU pada 2026, klaim mengenai pencairan Rp600.000 pada September 2026 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran atau pengisian data.