Kasus Judi Online di Rumah Dinas TNI Jadi Ujian bagi Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Faktakalbar.id - Dugaan penggunaan rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur, sebagai markas judi online menjadi ujian bagi penegakan hukum di lingkungan militer, terutama di tengah keraguan publik terhadap kemungkinan impunitas bagi anggota institusi tersebut.

Sorotan muncul setelah Markas Besar TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intel Gartap 1/Jakarta, pada Jumat (9/10/2026), karena rumah dinas yang disewakannya diduga digunakan untuk aktivitas judi online.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, membenarkan penahanan tersebut.

"Terduga sudah ditahan," kata Muhammad Nas, seperti dilansir Kompas.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah video yang beredar di akun Instagram @badanperwakilannetizen2 memperlihatkan sejumlah orang berada di ruangan yang dipenuhi komputer.

Perekam video menduga ruangan di antara rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung itu digunakan untuk aktivitas perjudian daring pada 4 September 2026.

TNI Angkatan Darat menyatakan telah menyita perangkat elektronik dan memutus aliran listrik di rumah dinas milik Arman.

Namun, penanganan kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan rumah dinas, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kesetaraan penegakan hukum.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai keberadaan aktivitas judi online di lingkungan rumah dinas militer memperlihatkan persoalan serius bagi citra institusi.

Menurut Andreas, rumah dinas militer secara sosiologis merupakan simbol institusi yang memiliki kendali ketat serta identitas patriotik dan nasionalis.

"Ternyata, mampu dijebol judol," katanya. "Betul-betul memalukan sangat, bahkan di garda terdepan kedaulatan bangsa".

Andreas juga menilai masyarakat berpotensi semakin skeptis terhadap penuntasan kasus judi online apabila dugaan keterlibatan anggota TNI tidak ditangani secara adil.

Keraguan tersebut berkaitan dengan isu impunitas, yakni anggapan bahwa pihak tertentu dapat terhindar dari pertanggungjawaban hukum karena kedudukan atau keanggotaannya dalam suatu institusi.

Anggota DPR dari Komisi Pertahanan turut menekankan pentingnya proses hukum yang objektif dan transparan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.

Prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan penanganan perkara tidak berhenti pada tindakan awal, seperti penahanan dan penyitaan barang bukti, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Hingga informasi yang tersedia, belum dijelaskan secara terperinci siapa pihak yang menyewa rumah dinas tersebut, bagaimana aktivitas judi online dijalankan, dan siapa saja yang diduga berperan di dalamnya.

Kejelasan hasil penyelidikan dan proses hukum terhadap setiap pihak yang terlibat akan menjadi bagian penting dalam menjawab keraguan publik.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menjadi persoalan dugaan pelanggaran oleh seorang perwira, tetapi juga ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di lingkungan militer.