Kabut Asap Tiga Bulan di Kalbar Mulai Dianggap Biasa? Risiko Kesehatan Tetap Mengintai

Faktakalbar.id - Kabut asap yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat selama sekitar tiga bulan mulai menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, meski kualitas udara pada waktu tertentu berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Di Kota Pontianak dan sejumlah wilayah lain, asap dapat membuat jarak pandang menurun serta menyebabkan udara terasa lebih pekat.

Aktivitas masyarakat tetap berlangsung meski kondisi udara memburuk pada waktu tertentu.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan lain ketika masyarakat mulai menganggap kabut asap sebagai keadaan yang biasa terjadi setiap tahun.

Padahal, indeks kualitas udara atau AQI di atas 200 menunjukkan kondisi udara yang perlu mendapat perhatian serius.

Risiko paparan juga menjadi perhatian bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

Dampak polusi udara tidak selalu muncul secara langsung setelah seseorang terpapar asap.

Gangguan kesehatan dapat berkembang secara bertahap sehingga kondisi tubuh yang tampak baik tidak selalu menggambarkan dampak paparan dalam jangka panjang.

Karena itu, berkurangnya keluhan pada saat tertentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas udara sudah aman untuk semua kelompok masyarakat.

Persoalan kabut asap juga tidak berhenti pada gangguan aktivitas harian.

Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat tetap harus beraktivitas di luar rumah, sementara anak-anak tetap membutuhkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap harus berjalan.

Kondisi tersebut membuat upaya mengendalikan sumber asap menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko paparan masyarakat.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mendapat dukungan Bantuan Presiden dengan total anggaran mencapai Rp205 miliar.

Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut tercatat Rp36,01 miliar atau sekitar 17,56 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi Rp40 miliar dengan realisasi Rp13,16 miliar atau 32,90 persen.

Sementara itu, alokasi untuk pemerintah kabupaten dan kota mencapai Rp165 miliar dengan realisasi Rp22,84 miliar atau 13,85 persen.

Dana yang telah dicairkan antara lain digunakan untuk operasi pemadaman, posko dan evakuasi masyarakat, penyediaan sarana pemadaman, pelayanan kesehatan, insentif personel, dukungan relawan, serta penyaluran air bersih.

Penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.

Namun, persoalan kabut asap tetap perlu dilihat dari dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Ketika udara dengan indeks di atas 200 mulai dianggap sebagai kondisi biasa, risiko terbesar justru muncul ketika masyarakat kehilangan kepekaan terhadap kualitas udara di sekitarnya.

Kabut asap dapat berkurang ketika sumber kebakaran terkendali atau kondisi cuaca berubah.

Namun, dampak paparan udara tercemar terhadap kesehatan dapat berlangsung lebih lama dan tidak selalu terlihat ketika kabut asap mulai menipis.