Kabut Asap Ganggu UMKM Kalbar, Pemerintah Petakan Dampak dan Dorong Pembiayaan Usaha

Faktakalbar.id - Dampak kabut asap terhadap operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat mulai dipetakan Kementerian UMKM bersama Dinas Koperasi dan UKM Kalbar untuk mengetahui tingkat gangguan yang dialami pelaku usaha.

Pemetaan tersebut dilakukan melalui koordinasi Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM dengan pemerintah daerah.

Langkah itu diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi pelaku usaha dan menentukan langkah mitigasi sesuai situasi di lapangan.

Di tengah persoalan tersebut, akses pembiayaan dan pengembangan pasar juga menjadi perhatian dalam kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Pontianak, Senin (19/10/2026).

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk menggerakkan UMKM adalah pariwisata, terutama melalui usaha kuliner, kerajinan, dan layanan pendukung wisata.

Kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diarahkan untuk memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha yang terhubung dengan aktivitas pariwisata.

Pengembangan sektor tersebut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha serta kondisi ekonomi di daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kegiatan itu juga menyoroti rencana peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027.

Sementara itu, alokasi KUR untuk Bank Kalbar ditargetkan meningkat dari Rp800 miliar pada 2026 menjadi Rp1 triliun pada 2027.

Peningkatan alokasi tersebut tetap perlu mempertimbangkan kesiapan likuiditas bank agar penyaluran kredit dapat berjalan optimal.

Bagi pelaku usaha yang terdampak kabut asap, akses pembiayaan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan bersama pemetaan gangguan operasional.

Meski demikian, bahan yang disampaikan belum merinci jumlah UMKM yang terdampak, besaran kerugian, maupun jenis usaha yang mengalami gangguan paling besar.

Belum ada pula rincian mengenai bentuk bantuan khusus atau skema pembiayaan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak kabut asap.

Karena itu, hasil pemetaan lapangan menjadi penting untuk menentukan kebutuhan penanganan secara lebih terarah.

Kegiatan PED tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala OJK Kalbar Rocjma Hidayati, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta sejumlah pelaku UMKM.