Indonesia dan Negara ASEAN Dijadwalkan Teken Perjanjian Ekonomi Digital DEFA
Indonesia dan 10 negara ASEAN dijadwalkan menandatangani DEFA di Manila. Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi digital dan UMKM.
Faktakalbar.id - Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya dijadwalkan menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Sabtu, 14 November 2026, di Manila, Filipina. Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan mewakili Indonesia dalam penandatanganan tersebut. DEFA diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan digital negara-negara ASEAN sehingga aktivitas perdagangan dan transaksi elektronik lintas negara semakin mudah dilakukan.
Inisiatif ini telah melalui proses perundingan sejak 2023, ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Setelah seluruh negara anggota menandatangani perjanjian, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.
DEFA Ditargetkan Perkuat Ekonomi Digital ASEAN
ASEAN DEFA merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memperkuat kerja sama ekonomi digital antarnegara anggota. Kesepakatan ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari perdagangan digital, sistem pembayaran elektronik, transaksi digital, hingga pengelolaan arus data lintas negara.
Melalui aturan yang lebih selaras, negara-negara ASEAN diharapkan memiliki ekosistem digital yang semakin terhubung. Hal tersebut juga dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang ingin memperluas kegiatan bisnis ke pasar negara lain di kawasan.
Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), nilai ekonomi digital ASEAN berpotensi meningkat dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030 apabila DEFA diterapkan secara menyeluruh.
Proyeksi tersebut menunjukkan besarnya peluang ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun, pencapaiannya tetap bergantung pada pelaksanaan kesepakatan dan kesiapan masing-masing negara anggota.
UMKM Berpeluang Menjangkau Pasar Lebih Luas
Salah satu sektor yang diharapkan memperoleh manfaat dari DEFA adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kesepakatan ini diarahkan untuk mempermudah perdagangan digital lintas negara sekaligus meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran dan layanan elektronik.
Dengan dukungan ekosistem digital yang lebih terintegrasi, pelaku UMKM berpeluang memperluas jangkauan konsumen hingga ke pasar regional. Proses transaksi elektronik yang lebih sederhana juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.
Selain perdagangan digital, DEFA turut mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, tata kelola data, serta pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi.
Pemerintah juga menilai harmonisasi kebijakan digital dapat meningkatkan kepastian berusaha dan membuka peluang investasi di sektor teknologi.
Indonesia Siapkan Proses Ratifikasi DEFA
Setelah penandatanganan, Indonesia masih perlu menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui proses ratifikasi di tingkat nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan dalam proses pengesahan perjanjian.
Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, yang sebelumnya telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Pemerintah berharap DEFA dapat mendukung penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta digital, transformasi UMKM, serta regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
Sebagai gambaran, berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati US$100 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan sekitar 14 persen secara tahunan.
Penandatanganan DEFA diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama ekonomi digital di Asia Tenggara. Implementasinya akan menjadi tahap penting untuk memastikan manfaat kesepakatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di seluruh kawasan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
