Imigrasi Cegah Dua WNI Berangkat ke Rusia, Diduga Akan Direkrut Jadi Tentara Bayaran
Imigrasi mencegah dua WNI berangkat ke Rusia melalui Bandara Juanda. Keduanya diduga direkrut menjadi tentara bayaran lewat tawaran kerja di media sosial.
Faktakalbar.id - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi akan direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Pencegahan dilakukan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, setelah petugas menemukan sejumlah indikasi mencurigakan terkait tujuan perjalanan keduanya.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, pencegahan tersebut dilakukan berdasarkan informasi intelijen dan hasil wawancara petugas. Pemeriksaan juga menemukan indikasi melalui percakapan pada aplikasi pesan yang berkaitan dengan dugaan perekrutan tersebut.
Menurut Hendarsam, pengawasan terhadap keberangkatan WNI ke luar negeri akan diperkuat. Imigrasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, tetapi juga menggali tujuan sebenarnya dari perjalanan pemohon paspor.
"Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan," ujarnya, sebagaimana diberitakan ANTARA, Minggu (22/11/2026).
Dua WNI Dicegah di Bandara Juanda
Sebelumnya, petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda menggagalkan keberangkatan dua WNI pada Rabu (18/11/2026).
Keduanya semula mengaku hendak melakukan perjalanan wisata ke Thailand melalui Singapura selama 10 hari. Namun, petugas menemukan ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keduanya mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia melalui media sosial Facebook.
Petugas kemudian mendalami komunikasi dengan pihak perekrut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, muncul indikasi bahwa tawaran pekerjaan yang diterima berkaitan dengan perekrutan untuk aktivitas militer di Rusia.
Atas temuan itu, petugas menunda keberangkatan keduanya melalui mekanisme Not OK to Board (NOTB). Selanjutnya, kedua WNI tersebut diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan dan diteruskan ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Imigrasi Perketat Pemeriksaan dan Patroli Siber
Hendarsam menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan di bandara. Imigrasi juga memperkuat pemeriksaan terhadap pemohon paspor melalui wawancara untuk menggali tujuan perjalanan dan memastikan kesesuaian informasi yang diberikan.
Selain itu, Ditjen Imigrasi akan meningkatkan patroli siber karena perekrutan calon korban disebut banyak dilakukan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), terutama di wilayah yang menjadi kantong tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Hendarsam, pengawasan perlu disertai edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan lapangan pekerjaan serta program ketahanan pangan di daerah asal juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan ilegal di luar negeri.
WNI Diminta Waspadai Tawaran Kerja di Rusia
Imigrasi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama yang disebarkan melalui media sosial.
Calon pekerja diminta memastikan legalitas perusahaan, kejelasan jenis pekerjaan, kontrak kerja, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri.
Imigrasi juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terkait keterlibatan WNI dalam dinas tentara asing. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan edukasi dapat mencegah WNI menjadi korban perekrutan ilegal maupun terlibat dalam aktivitas yang membahayakan keselamatan mereka.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.