Hindari Petugas Pegang Uang Tunai Pemkot Pontianak Dorong Pembayaran Retribusi Pakai QRIS

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota Pontianak menggenjot penerapan transaksi nontunai atau cashless pada berbagai sektor pelayanan publik demi menekan potensi pungutan liar dan praktik korupsi.

Langkah ini dilakukan melalui pembatasan transaksi tunai pada layanan penerimaan retribusi daerah seperti retribusi parkir, pelabuhan, hingga pasar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa transaksi pembayaran tunai yang berhadapan langsung dengan petugas memiliki risiko penyimpangan yang tinggi.

"Kecenderungan untuk tergoda itu bisa ada karena melihat uang setiap hari," kata Edi Rusdi Kamtono saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi di Kantor Wali Kota Pontianak pada Kamis (10/9/2026).

Sistem cashless yang diterapkan kini memanfaatkan kanal digital seperti QRIS, e-money, kartu kredit, hingga aplikasi pembayaran daring.

Penggunaan kanal digital tersebut secara otomatis memangkas kontak fisik langsung antara warga pemohon dengan petugas pelayanan.

"Itu mengurangi kontak langsung," ujarnya.

Pemerintah kota menyadari peralihan ke transaksi digital tidak bisa dipaksakan secara mendadak kepada seluruh lapisan warga.

Keterbatasan perangkat serta belum semua warga memiliki rekening bank menjadi pertimbangan utama proses sosialisasi dilakukan berahap.

"Ini tidak bisa serta-merta kita terapkan, karena diperlukan kreativitas dan inovasi agar pembayaran cashless bisa berlangsung dengan baik," katanya.

"Saya bilang jangan sekaligus, tetapi diberikan sosialisasi, pemahaman, dan reward," tambahnya.

Keterlibatan sektor perbankan turut didorong untuk mempermudah edukasi sekaligus memperluas literasi keuangan daerah bagi masyarakat luas.

"Ini juga bagian dari akses keuangan daerah, masyarakat bisa mulai terbiasa menabung, menggunakan layanan keuangan, dan bertransaksi secara lebih tertib," katanya.