faktakalbar

Harga Pertalite Pengecer di Kapuas Hulu Jadi Perhatian, Batas Eceran Rp15 Ribu

Faktakalbar.id - Harga Pertalite di tingkat pengecer menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam RDPU DPRD Kapuas Hulu

Penulis: Wati Sunday, 04 October 2026 📖 1 menit
Harga Pertalite Pengecer di Kapuas Hulu Jadi Perhatian, Batas Eceran Rp15 Ribu
RDPU DPRD Kapuas Hulu. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Harga Pertalite di tingkat pengecer menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam RDPU DPRD Kapuas Hulu, Jumat (2/10/2026).

Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas Hulu dan turut menyoroti kondisi distribusi BBM di tengah persoalan antrean serta kelangkaan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 3664 mengenai harga eceran Pertalite.

Surat edaran tersebut mengimbau agar harga Pertalite yang dijual pengecer maksimal Rp15.000 per liter.

Harga BBM di tingkat pengecer menjadi perhatian karena masyarakat masih menghadapi persoalan ketersediaan Pertalite dan Solar di sejumlah wilayah.

Dalam RDPU tersebut, pembahasan juga mencakup penyaluran BBM bersubsidi dari sisi distribusi dan pengawasan.

Aktivitas pembelian BBM secara berulang turut dibicarakan bersama persoalan penjualan BBM oleh pengecer.

Pertemuan tersebut mempertemukan sejumlah pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM di Kabupaten Kapuas Hulu.

Hadir dalam pembahasan itu unsur DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina Provinsi Kalimantan Barat, pengelola SPBU dan APMS, serta pihak lainnya.

Ketua DPRD Kapuas Hulu Yanto memimpin jalannya RDPU yang turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi.

Persoalan harga pengecer kemudian ditempatkan dalam konteks pengawasan distribusi BBM secara keseluruhan.

Koordinasi antarpihak dinilai diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Ketersediaan BBM dan harga di tingkat pengecer berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi masyarakat.

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap distribusi barang dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembahasan dalam RDPU diharapkan menghasilkan tindak lanjut yang dapat memperbaiki pengawasan serta distribusi BBM di lapangan.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK