Genjot Penerimaan Daerah, Pemkot Pontianak Perluas Digitalisasi Pajak

Faktakalbar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperluas sistem digitalisasi pembayaran pajak guna mengatasi tantangan kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2026.

Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.

Edi mengungkapkan bahwa upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih menghadapi kendala karena sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajiban mereka.

Beberapa sektor penerimaan yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.

"Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik," jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Pontianak bekerja sama dengan Bank Kalbar dalam mengembangkan sistem pembayaran elektronik, pemasangan tapping box, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.

Pemanfaatan perangkat digital ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran sekaligus mempermudah masyarakat saat melakukan transaksi pembayaran pajak.

"Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel," katanya.

Komitmen perluasan ekosistem digital tersebut sebelumnya membawa Kota Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.

"Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan," ungkapnya.

Selain pada sisi penerimaan, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menambahkan bahwa pemerintah daerah juga mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memodernisasi sistem belanja.

"Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Melalui berbagai perangkat pengawasan seperti Online Tax Monitoring (OTM) dan penguatan KKPD, Pemkot Pontianak menargetkan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib dan terukur.