Garis Kemiskinan Kalbar Naik Jadi Rp675.653 per Bulan

Faktakalbar.id - Garis Kemiskinan Kalimantan Barat meningkat 3,59 persen menjadi Rp675.653 per kapita per bulan pada Maret 2026, dengan komponen makanan masih menjadi penyumbang terbesar.

Nilai tersebut naik dari Garis Kemiskinan pada September 2025 yang tercatat sebesar Rp652.220 per kapita per bulan.

Kenaikan Garis Kemiskinan terjadi ketika persentase penduduk miskin Kalimantan Barat justru turun.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, persentase penduduk miskin turun dari 5,97 persen pada September 2025 menjadi 5,78 persen pada Maret 2026.

Komponen makanan menyumbang 75,15 persen terhadap Garis Kemiskinan Kalimantan Barat.

Sementara itu, komponen bukan makanan memberikan kontribusi sebesar 24,85 persen.

Beras dan rokok kretek menjadi dua komoditas makanan dengan kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Di perdesaan, beras menyumbang 25,34 persen terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan rokok kretek berkontribusi 13,34 persen.

Di perkotaan, kontribusi beras tercatat 18,82 persen dan rokok kretek sebesar 14,82 persen.

Besarnya kontribusi kedua komoditas tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran makanan masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan batas Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat.

Sementara pada kelompok bukan makanan, pengeluaran untuk kebutuhan perumahan menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terbesar.

Bensin juga menjadi komponen utama dalam kelompok pengeluaran bukan makanan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Kenaikan Garis Kemiskinan tersebut terjadi bersamaan dengan perbedaan perkembangan kemiskinan berdasarkan wilayah.

Persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat 4,32 persen atau naik 0,03 poin dari periode sebelumnya.

Sebaliknya, angka kemiskinan di perdesaan turun 0,33 poin menjadi 6,72 persen.

Kepala BPS Kalimantan Barat Muh. Saichudin menyebut penurunan persentase penduduk miskin secara keseluruhan sebagai tanda adanya perbaikan kondisi kemiskinan.

Namun, data Garis Kemiskinan memperlihatkan kebutuhan minimum yang menjadi dasar pengukuran kemiskinan mengalami peningkatan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kondisi kemiskinan tidak hanya melihat jumlah penduduk miskin, tetapi juga perkembangan nilai kebutuhan dasar masyarakat.