Dituduh Pasok Solar ke Tambang Ilegal, Ini Kata Pengelola APMS Danau Sentarum

Faktakalbar.id - Pengelola APMS Danau Sentarum Jaya membantah tuduhan penyaluran BBM subsidi jenis solar ke pekerja pertambangan emas tanpa izin di Kapuas Hulu.

Klarifikasi ini disampaikan langsung saat personel Polsek Selimbau mendatangi stasiun pengisian BBM di Desa Gudang Hilir pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Manajer APMS Danau Sentarum, Agusnadi, merasa keberatan karena pemberitaan di media sosial tersebut dianggap tidak sesuai fakta.

"Penyaluran BBM jenis solar dilakukan kepada masyarakat, pemilik kios yang telah memiliki barcode dari Pertamina, serta untuk kebutuhan listrik desa di kawasan Danau Sentarum yang dilengkapi rekomendasi dari kepala desa masing-masing," kata Agusnadi.

Agusnadi mengaku pihaknya tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum isu dugaan penyimpangan tersebut tersebar luas.

Selain solar, mekanisme penyaluran Pertalite di lokasi tersebut juga dipastikan berjalan transparan sesuai aturan.

"Penyaluran BBM jenis Pertalite pada hari tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Selimbau dengan alokasi masing-masing 10 liter per kepala keluarga," kata Operator APMS Danau Sentarum Jaya, Henri Suyandi.

Henri menambahkan bahwa operasional penyaluran BBM di lokasi tersebut berlangsung rutin setiap Senin hingga Sabtu.

Pemeriksaan kepolisian kemudian dilanjutkan ke sebuah lanting terapung yang sempat dituduh sebagai tempat penimbunan BBM.

Penjaga lanting, Khairudin Noval, menepis sangkaan bahwa tempat tinggalnya digunakan untuk menampung solar subsidi secara ilegal.

"Lanting ini telah lama digunakan sebagai tempat tinggal dan beristirahat bagi karyawan beserta keluarga. Ia juga mengaku tidak pernah menemukan adanya penyimpanan BBM selama menempati lokasi tersebut," kata Khairudin Noval.

Petugas kepolisian memastikan rangkaian pengecekan yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB berjalan dengan lancar.

Kepolisian menegaskan hasil pengecekan lapangan ini masih menjadi bahan evaluasi dan klarifikasi awal.

Penelusuran lanjutan tetap akan dilakukan apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran serta bukti tambahan yang relevan.

Pengawasan distribusi BBM subsidi di kawasan perairan Kapuas Hulu terus diperketat demi mencegah potensi kelangkaan pasokan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak masyarakat terhadap pasokan energi bersubsidi tetap terlindungi secara adil.