Distribusi BBM Ketapang Mulai Normal, Dugaan Penimbunan Diminta Ditindak Tegas

Faktakalbar.id - Di tengah kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mulai terurai di sejumlah SPBU Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, perhatian tertuju pada pengawasan distribusi untuk mencegah dugaan penimbunan dan penyelewengan pasokan.

Situasi pengisian BBM pada Senin (19/10/2026) terpantau lebih tertib dibandingkan hari-hari sebelumnya, termasuk di SPBU Jalan DI Panjaitan.

Di tengah perkembangan tersebut, koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dinilai penting untuk menjaga kestabilan pasokan dan kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.

Selain persoalan pasokan, pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan distribusi juga menjadi perhatian.

Praktik penimbunan BBM berpotensi mengganggu penyaluran bahan bakar kepada masyarakat apabila terbukti terjadi dan tidak ditangani secara tepat.

Karena itu, aparat penegak hukum didorong menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran distribusi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jika ada dugaan penyelewengan dalam distribusi, seperti penimbunan dan sebagainya, saya mendorong Polres Ketapang mengambil tindakan tegas", ujar Bupati Ketapang Alexander Wilyo

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pengawasan agar distribusi BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi di tengah kondisi pasokan yang menjadi perhatian masyarakat.

Meski demikian, belum ada informasi mengenai temuan kasus penimbunan, pihak yang diduga terlibat, ataupun laporan penyelewengan distribusi BBM di Ketapang dalam bahan informasi yang tersedia.

Dengan demikian, dugaan penyelewengan masih harus dibedakan dari pelanggaran yang telah terbukti melalui proses penyelidikan atau penyidikan.

Di sisi lain, kestabilan pasokan tetap menjadi aspek utama dalam menjaga agar antrean kendaraan tidak kembali meningkat.

Pengawasan distribusi, koordinasi dengan pihak pemasok, serta penanganan laporan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran penyaluran BBM.

Perkembangan situasi di SPBU Ketapang selanjutnya perlu disertai informasi yang terukur mengenai ketersediaan stok, pola distribusi, dan tindak lanjut aparat apabila ditemukan indikasi pelanggaran.