Data SDI Singkawang 2025 Belum Terisi 116 Data, Perangkat Daerah Diminta Tindak Lanjut

Faktakalbar.id - Keterisian Data Satu Data Indonesia (SDI) Kota Singkawang Tahun 2025 mencapai 89,44 persen, dengan 116 dari 1.098 data masih belum terisi.

Data tersebut disampaikan dalam Forum SDI Tingkat Daerah Kota Singkawang di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (30/9/2026).

Plt Kepala Bappeda yang juga Koordinator Forum SDI Kota Singkawang, Eko Susanto, mengatakan sebanyak 982 data telah terisi dalam sistem.

Sementara 116 data lainnya masih membutuhkan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.

“Untuk perangkat daerah lainnya diharapkan dapat memaksimalkan tingkat keterisian data. Capaian ini penting sebagai bahan evaluasi untuk memastikan keterisian sekaligus kualitas data yang dihasilkan produsen data,” katanya.

Dalam forum tersebut, sebanyak 14 perangkat daerah disebut telah mencapai tingkat keterisian data 100 persen.

Perangkat daerah tersebut antara lain Bapenda, BPBD, DLH, Diskominfo, Disdukcapil, DPMTK, Disperkimta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, serta seluruh kecamatan.

Forum SDI digelar untuk membahas pengelolaan data yang digunakan sebagai salah satu bahan perencanaan pembangunan daerah.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan data antarperangkat daerah.

“Data memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Kebijakan dan program yang kita susun harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut antara lain perbedaan data antarperangkat daerah, pendataan yang berulang, serta pemanfaatan data bersama yang belum optimal.

Ia meminta koordinasi antarperangkat daerah diperkuat agar pengelolaan data tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Keberhasilan Satu Data bukan tanggung jawab satu atau dua instansi saja. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Forum tersebut juga membahas Rencana Aksi SDI Kota Singkawang 2026–2029.

Selain itu, peserta membahas Daftar Data atau Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026–2027.