Cegah Klaim di Atas Kertas, Gubernur Ria Norsan Minta Bapenda Cek Penggunaan QRIS di Lapangan

Faktakalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah dan Bank Kalbar untuk memantau langsung penerapan QRIS pajak daerah Kalbar di lapangan pada Rabu (5/8/2026).

Instruksi tegas tersebut disampaikan di sela acara peluncuran layanan Open API dan QRIS Dinamis MPM di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tidak boleh sebatas laporan tertulis semata.

Pengecekan secara langsung dinilai sangat penting karena masih ditemukan sejumlah tempat pelayanan dan transaksi yang belum memfasilitasi pembayaran nontunai secara optimal.

“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Gubernur merujuk pada keunggulan sistem pembayaran digital berbasis barcode di tempat usaha DKI Jakarta yang terbukti memangkas administrasi manual dan mempercepat pelayanan.

Pengawasan penerapan QRIS pajak daerah Kalbar secara ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data capaian dan realisasi pelayanan kepada warga.

Pemprov Kalbar berkomitmen terus mendorong modernisasi sistem pembayaran guna menutup celah kelemahan birokrasi serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.

Kegiatan evaluasi digitalisasi transaksi daerah ini dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan beserta pimpinan instansi perbankan dan jajaran TP2DD se-Kalimantan Barat.