Antrean BBM Mengular di Putussibau, DPRD Kalbar Dorong SPBU Sediakan BBM Nonsubsidi

Faktakalbar.id - Antrean panjang kendaraan terjadi di tiga SPBU di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sejak sebelum stasiun pengisian dibuka pada Rabu (30/9/2026).

Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU dalam waktu bersamaan.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Andi Aswad, menilai ketersediaan pilihan BBM menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi di Kapuas Hulu.

Ia mendesak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memperbaiki kebijakan terkait penyaluran dan penjualan BBM di daerah tersebut.

"Saya mendesak Pertamina dan Pemkab Kapuas Hulu untuk memperbaiki kebijakan. Pemkab Kapuas Hulu cabut Surat Edaran Bupati yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di pengecer. Karena dengan menetapkan HET, sama saja melegalkan yang ilegal. Kedua, semua SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) sediakan BBM non subsidi. Warga tak miliki banyak pilihan, lantaran SPBU di sana hanya sediakan BBM subsidi yang tentu saja kuotanya terbatas. Dan tentu saja perlu dilakukan pengawasan ketat untuk setiap minyak yang keluar dari noozle di setiap SPBU," ungkap Andi kepada TKP Pontianak pada Rabu (30/9/2026).

Menurut Andi, penyediaan BBM nonsubsidi di SPBU dan APMS dapat memberikan pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan bahan bakar di luar skema subsidi.

Ia juga meminta pengawasan dilakukan terhadap BBM yang disalurkan melalui setiap nozzle SPBU.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan ketersediaan BBM, Andi turut menanggapi usulan warga mengenai pengaturan waktu antrean bagi kendaraan milik pengecer.

Ia mempersilakan apabila pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

"Ini teknis penyaluran silakan saja biar tertib atau antre genap ganjil kendaraan, silakan," tambahnya.

Antrean panjang BBM di Putussibau kembali menunjukkan adanya persoalan dalam pola penyaluran bahan bakar yang perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.