Anggaran Karhutla Kalbar Rp205 Miliar, Realisasi Baru 17 Persen Saat Kabut Asap Masih Terjadi

Faktakalbar.id - Dukungan Bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp205 miliar, tetapi realisasinya baru Rp36,01 miliar atau 17,56 persen saat persoalan asap masih terjadi.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi Rp40 miliar dengan realisasi Rp13,16 miliar atau 32,90 persen.

Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota memperoleh alokasi Rp165 miliar dengan realisasi Rp22,84 miliar atau 13,85 persen.

Jika digabungkan, realisasi anggaran tersebut masih berada di bawah seperlima dari total dukungan yang disiapkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Di sisi lain, persoalan kabut asap masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana anggaran yang telah dicairkan memberikan dampak terhadap penanganan karhutla dan pengurangan paparan asap kepada masyarakat.

Anggaran yang telah dicairkan disebut digunakan untuk mendukung operasi pemadaman, posko dan evakuasi masyarakat, penyediaan sarana pemadaman, pelayanan kesehatan, insentif personel, dukungan bagi relawan, serta penyaluran air bersih.

Namun, belum terdapat rincian dalam bahan tersebut mengenai berapa besar anggaran yang digunakan untuk masing-masing kebutuhan.

Tidak terdapat pula penjelasan mengenai capaian konkret dari penggunaan Rp36,01 miliar tersebut terhadap jumlah titik kebakaran, luas lahan terbakar, maupun durasi penanganan karhutla.

Kondisi ini menjadi penting karena penanganan karhutla tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil yang terlihat di lapangan.

Apalagi, persoalan asap di Kalimantan Barat bukan berlangsung dalam waktu singkat dan telah menjadi masalah berulang ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi.

Penggunaan anggaran juga perlu disertai informasi mengenai capaian penanganan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana yang telah direalisasikan berkontribusi terhadap pengendalian kebakaran.

Selain itu, rendahnya persentase realisasi anggaran juga perlu dijelaskan agar publik mengetahui apakah dana yang belum terserap masih berada dalam proses pencairan atau memang belum digunakan.

Transparansi tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla.

Penanganan karhutla melibatkan pemerintah, TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.

Namun, sinergi tersebut perlu diikuti dengan ukuran keberhasilan yang jelas, termasuk perkembangan titik api, luas kebakaran, kondisi kualitas udara, serta perlindungan masyarakat terdampak.

Besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan penanganan jika kebakaran dan kabut asap masih berlangsung.

Karena itu, publik membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran Rp36,01 miliar yang telah direalisasikan serta alasan realisasi baru mencapai 17,56 persen.

Pertanyaan mengenai efektivitas anggaran tersebut menjadi relevan selama masyarakat masih menghadapi dampak karhutla dan persoalan asap belum sepenuhnya teratasi.