faktakalbar

Akses Air Bersih di 29 Kelurahan Pontianak Diperluas, Tarif Dijaga

Faktakalbar.id - Jaringan perpipaan air bersih di 29 kelurahan di Kota Pontianak bakal diperluas guna mengatasi ketimpangan akses layanan bagi masyarakat menyusul pengajuan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Selasa (17/11/2026).

Penulis: Wati Tuesday, 17 November 2026 📖 1 menit
Akses Air Bersih di 29 Kelurahan Pontianak Diperluas, Tarif Dijaga
Ilustrasi, perluasan akses air bersih dan pengkajian tarif pelanggan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026). (Do. Ist)

Faktakalbar.id - Jaringan perpipaan air bersih di 29 kelurahan di Kota Pontianak bakal diperluas guna mengatasi ketimpangan akses layanan bagi masyarakat menyusul pengajuan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Selasa (17/11/2026).

Upaya peningkatan layanan air layak konsumsi tersebut merupakan salah satu substansi utama dalam empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas bersama DPRD Kota Pontianak.

Selain penguatan permodalan perusahaan daerah air minum, tiga rancangan aturan lainnya mencakup pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta pencabutan regulasi lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan bahwa dukungan permodalan daerah harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pengolahan air baku dan pemerataan sambungan pipa hingga ke lingkungan warga yang belum terlayani.

“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya usai rapat paripurna di gedung DPRD Pontianak.

Di tengah rencana peningkatan kapasitas infrastruktur air minum tersebut, isu mengenai potensi penyesuaian tarif pelanggan turut menjadi sorotan warga dalam tahapan konsultasi publik.

Bahasan memastikan wacana perubahan tarif masih dalam tahap pengkajian mendalam dan tidak boleh membebani warga dari kelompok ekonomi rentan.

“Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.

Pembahasan empat rancangan aturan daerah ini diharapkan segera rampung agar kualitas layanan publik meningkat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Kota Pontianak.

“Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK