Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (2/8/2025).
Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, bersama Forkopimda Kalbar.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya kejadian karhutla yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk pencabutan izin usaha dan hak guna usaha (HGU).
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyinggung praktik korporasi besar yang menghindari kewajiban pajak namun tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menuntut semua kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran.
Baca Juga: Atasi Karhutla Jambi, BNPB Optimalkan Modifikasi Cuaca dan Pengeboman Air
Presiden menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara, termasuk peningkatan jumlah pasukan TNI, perlengkapan pemadaman, serta efektivitas operasi *water bombing* dan modifikasi cuaca. Ia meminta laporan rinci terkait efektivitas armada dan kesiapan peralatan yang bisa digerakkan cepat ke lokasi titik api.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
