Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akibat kasus narkotika masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat.
Hingga saat ini, belum adanya Lapas Narkotika khusus di wilayah tersebut membuat beban hunian lapas umum semakin berat, di mana lebih dari 60 persen penghuninya merupakan pelaku tindak pidana narkotika.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Kalimantan Barat, Tri Thahyono, menyatakan bahwa pembangunan lapas khusus memang menjadi kebutuhan, namun pihaknya saat ini lebih mendorong langkah preventif di sisi hulu.
BNN berupaya mengurangi angka hunian penjara melalui penguatan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, TNI-Polri dan BNN Gelar Razia Gabungan Rutan Sanggau
“Salah satu upaya kita adalah memberikan layanan tim asesmen terpadu, agar para penyalah guna tidak masuk penjara, tapi direhabilitasi. Ini adalah amanat yang harus kita lakukan bersama,” ungkap Tri usai menghadiri kegiatan di Pontianak, Rabu (8/4/2026).
Tri menekankan bahwa ketiadaan lapas khusus narkotika di Kalbar harus diimbangi dengan edukasi masif kepada masyarakat. Ia mendorong agar penyalah guna dengan kategori sedang dan ringan tidak berakhir di balik jeruji besi, melainkan melalui proses rehabilitasi rawat jalan.
BNN juga meluncurkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di tingkat desa. Program ini dirancang agar negara hadir langsung di tengah pemukiman untuk menangani persoalan narkoba sebelum masuk ke ranah hukum.
“Jadi itu upaya kita, dari hulu ke hilirnya. Sebelum mereka ke lapas, kita selesaikan di desa. Kita bersama-sama dengan Posbankum bagaimana caranya masyarakat tidak sampai terkena kasus hukum narkotika,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai efektivitas solusi tersebut, Tri mengakui bahwa hal ini adalah proses yang sedang berjalan. Fokus utamanya adalah mencegah masyarakat terjebak narkoba dan menekan jumlah narapidana kasus narkotika yang saat ini mendominasi lapas di Kalimantan Barat.
