“Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, maka kegiatannya harus berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga dengan bidang kepemudaan atau kesehatan, harus sesuai dengan fokusnya masing-masing,” jelasnya.
Selain aspek keuangan, tertib administrasi juga menjadi sorotan.
Amirullah mewajibkan setiap ormas memiliki legalitas resmi serta alamat sekretariat yang jelas untuk memudahkan jalur koordinasi dengan pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Wali Kota Pontianak.
Melalui bimtek ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap terbangun sinergi yang kuat dengan ormas dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pahami materi yang disampaikan narasumber, sehingga ke depan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik, tepat, dan mudah,” pungkasnya.
(FR)
