Faktakalbar.id, SANGGAU – Kepolisian Sektor (Polsek) Entikong terus menggencarkan pengawasan guna memastikan ketersediaan BBM di Entikong, Kabupaten Sanggau, dalam kondisi aman.
Pengecekan stok bahan bakar ini dilakukan secara langsung di SPBU 64.78510 Dusun Sontas, Desa Entikong, pada Selasa (24/3/2026) guna mencegah potensi gangguan kelancaran distribusi energi dan fenomena panic buying di wilayah perbatasan negara.
Baca Juga: Cegah Panic Buying BBM Jelang Lebaran, Polisi Patroli SPBU di Ketapang
Berdasarkan hasil pemantauan aparat di lapangan, aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada konsumen di SPBU tersebut berjalan normal.
Fasilitas pelayanan pengisian bahan bakar ini diketahui beroperasi selama 10 jam setiap harinya, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Sepanjang jam operasional tersebut, petugas kepolisian tidak menemukan adanya antrean kendaraan bermotor yang membeludak maupun lonjakan pembelian BBM yang mencolok dari masyarakat.
Pengecekan rinci terhadap data volume BBM menunjukkan bahwa sisa stok akhir terbilang masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian warga sekitar.
Rincian cadangan bahan bakar di lokasi tersebut mencakup Pertalite sebanyak 9.085 liter, Biosolar sejumlah 6.419 liter, Pertamax mencapai 9.025 liter, serta Dexlite yang masih tersisa sebanyak 5.802 liter.
Selain memantau volume pasokan cadangan, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan harga jual eceran di tingkat SPBU. Harga BBM yang berlaku dipastikan stabil dan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat.
Rincian harga yang dipatok adalah Pertalite bersubsidi Rp10.000 per liter, Bio Solar bersubsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Turbo Rp12.600 per liter, Dexlite Rp14.500 per liter, dan Pertamina Dex seharga Rp14.500 per liter.
Baca Juga: Ketersediaan BBM di SPBU Bonti: Stok Pertalite Aman, Solar Kosong
Kapolsek Entikong, AKP Donny Sembiring, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus melaksanakan pengawasan secara rutin dan berkala.
Langkah taktis ini dinilai sangat vital untuk mengawal kelancaran distribusi BBM dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran tanpa adanya praktik curang penimbunan.
