Faktakalbar.id, INTERNASIONAL – Pihak oposisi dari Partai Demokrat (PD) dan Partai Lima Bintang (M5S) berhasil menunda pemungutan suara persetujuan Parlemen Italia terkait hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi (C551) ke Republik Indonesia.
Baca Juga:Â Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia Menuai Kontroversi di Parlemen Italia
Persetujuan tersebut sedianya dijadwalkan keluar pada Senin, namun tertunda karena adanya sejumlah poin yang dianggap belum jelas, Selasa (17/03/2026).
Senator dari Partai Demokrat, Alessandro Alfieri dan Graziano Delrio, menyatakan bahwa keputusan penundaan ini didukung oleh sebagian kekuatan politik mayoritas.
Isu utama yang menjadi perdebatan sensitif adalah mengenai skema transfer gratis kapal tersebut ke Indonesia.
Secara aturan, transfer material persenjataan yang dinyatakan usang karena alasan teknis hanya diperbolehkan untuk material pertahanan dengan tunduk pada pendapat mengikat dari Komisi Parlemen yang berwenang.
Namun, pihak oposisi menyoroti peran perusahaan kapal selam Italia, Drass, yang diduga bertindak sebagai perantara dalam operasi tersebut.
Drass sendiri disebut menjadi penerima manfaat tidak langsung dari kesepakatan keseluruhan.
Berdasarkan informasi kantor parlemen, perusahaan tersebut memiliki kontrak pembangunan enam kapal selam senilai 480 juta euro atau setara Rp 9,36 triliun yang kini sedang dalam proses.
Baca Juga:Â Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pastikan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Indonesia Tahun Ini
Mengingat situasi politik yang rumit, kedua senator tersebut mendesak Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, untuk memberikan klarifikasi langsung.
Langkah ini dianggap penting guna menghilangkan keraguan serta memperjelas garis besar operasi hibah tersebut di hadapan parlemen.
Desakan serupa datang dari Partai Lima Bintang melalui Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Senat.
Mereka meminta informasi tambahan dari pemerintah mengenai aspek-aspek yang masih dianggap samar dalam urusan pengalihan kapal Garibaldi ke Indonesia.
Melalui penundaan ini, pihak oposisi berharap transparansi penuh atas kerja sama pertahanan kedua negara dapat terwujud.
(FR)
