Yang membuat cerita ini semakin menjijikkan adalah dugaan, praktik ini bukan eksperimen sekali pakai. Penyelidikan KPK mencium aroma, pengumpulan THR semacam ini sudah berjalan setidaknya sejak 2025. Artinya, pemerasan itu mungkin sudah menjadi rutinitas tahunan yang berjalan lebih lancar dari program pelayanan publik.
Di titik ini rasa muak mulai muncul. Bukan sekadar marah, muak. Muak melihat pejabat yang di depan kamera bicara soal moral, integritas, dan pelayanan rakyat, tetapi di belakang meja memeras anak buah sendiri.
Kalau yang diperas itu Donald Trump, mungkin dunia akan menganggapnya duel politik internasional yang seru. Tapi ini yang diperas justru kepala dinas, rumah sakit, puskesmas, orang-orang yang setiap hari bekerja melayani masyarakat.
Itulah ironi kekuasaan. Dari luar tampak religius, santun, penuh jargon pembangunan. Tapi di dalamnya kadang bekerja mesin pemeras yang lebih disiplin dari petugas pajak.
Ramadan seharusnya bulan menahan hawa nafsu. Tapi dalam kisah Cilacap ini, hawa nafsu justru dilepas seperti kuda liar. Setoran dipanen, bawahan diperas, dan goodie bag menjadi saksi bisu, di negeri ini, tas pesta anak-anak pun bisa berubah menjadi kantong syahwat politik pejabat.
“Hampir semua kepala daerah memang begitu, Bang. Anak buah sendiri diperas dengan ancaman jabatan, mau langgeng atau dinonjobkan.”
“Saya percaya sama ente. Bupati Cilacap itu kurang lihai saja mengindar dari radar KPK. Yang lain usah pro dan jago, wak.” Ups
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
