Faktakalbar.id, PONTIANAK – Realitas pahit masih dihadapi perempuan pengelola alam di Kalimantan Barat.
Meski setiap hari mencangkul tanah dan menjaga hutan, identitas mereka seringkali “dihapus” secara administratif dengan label Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Persoalan struktural ini mengemuka dalam diskusi G-Talks bertajuk “Menanam Narasi, Menuai Perubahan” yang digelar Gemawan di Rumah Gesit Borneo, Kamis (5/3/2026).
Agenda ini mempertemukan aktivis Civil Society Organization (CSO), komunitas akar rumput, hingga jurnalis untuk membongkar stigma yang selama ini meminggirkan peran perempuan dalam isu lingkungan.
Baca Juga: Berdayakan Perempuan Petani Punggur, Gemawan Salurkan Bibit dan Edukasi Ekosistem Berkelanjutan
Label IRT yang Menindas Hak Petani Perempuan
Pegiat Gemawan, Arniyanti, menyoroti betapa administrasi negara menjadi alat penindasan halus bagi perempuan.
Status pekerjaan di KTP yang hanya tertulis sebagai IRT berdampak sistemik pada akses kesejahteraan dan kedaulatan lahan.
“Banyak perempuan yang dalam realitanya adalah petani yang menggarap tanah setiap hari. Ada masalah struktural serius ketika kita bicara Sumber Daya Alam (SDA) namun abai terhadap pengakuan identitas ini,” ujar Arni.
Senada dengan itu, Putri Lestari dari Keep Earth Borneo (KEB) menjelaskan bahwa labeling tersebut membatasi akses perempuan terhadap pelatihan dan pengambilan keputusan strategis.
Akibatnya, laki-laki tetap dominan dalam urusan SDA, sementara perempuan yang bersentuhan langsung dengan tanah justru tidak dilibatkan.
