4 Kritikan Menohok untuk Pemerintah dalam Lagu Nirlaba Lomba Sihir

"Lagu Nirlaba dari Lomba Sihir bukan sekadar musik pop elektrik biasa. Temukan 4 kritikan tajam untuk pemerintah dan negara di balik liriknya yang berani."
Lagu Nirlaba dari Lomba Sihir bukan sekadar musik pop elektrik biasa. Temukan 4 kritikan tajam untuk pemerintah dan negara di balik liriknya yang berani. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, LIFESTYLE – Grup musik pop elektrik asal Jakarta, Lomba Sihir, dikenal dengan lirik-liriknya yang lugas dan sangat relatable dengan dinamika kehidupan anak muda masa kini.

Di balik irama nadanya yang upbeat dan catchy, band yang digawangi oleh Baskara Putra, Natasha Udu, Rayhan Noor, Enrico Octaviano, dan Tristan Juliano ini sering kali menyelipkan pesan sosial yang mendalam.

Salah satu karya mereka yang paling vokal menyuarakan keresahan adalah lagu berjudul “Nirrrlaba” atau Nirlaba.

Lagu ini bukan sekadar rentetan lirik kosong, melainkan bentuk protes musikal.

Baca Juga: Syahdu Menerawang: 5 Lagu Lomba Sihir yang Sempurna untuk Hujan Sore

Di dalamnya tersirat rasa frustrasi kaum muda terhadap kondisi birokrasi, politik, dan ekonomi negara.

Berikut adalah 4 kritikan tajam untuk pemerintah Indonesia dan negara yang tersembunyi dalam lirik lagu “Nirlaba” dari Lomba Sihir:

1. Pemutarbalikan Fakta dan Sejarah

Melalui penggalan lirik “Bakar dan lempar dan putarbalikkan sejarahku asal tunjuk as* hilang,” Lomba Sihir melontarkan kritik keras terhadap kebiasaan para pemangku kekuasaan yang kerap memanipulasi kebenaran.

Penguasa sering kali dinilai menutupi borok atau kesalahan struktural dengan mengaburkan sejarah.

Fakta dengan mudah dipelintir sedemikian rupa demi mengamankan status quo, sementara masyarakat dituntut untuk menelan narasi tersebut bulat-bulat tanpa boleh banyak bertanya.

2. Pemaksaan Standar Moral Berkedok “Ketimuran”

Lirik “Pakaian, watak dan perbuatan, yang kurang menyenangkan, yang kurang ketimuran” menyindir keras standar ganda dan konservatisme yang sering dipaksakan oleh negara.

Aparat dan instansi sering kali terlalu sibuk mengurusi urusan privat warganya, seperti cara berpakaian atau kebebasan berekspresi, dengan dalih melanggar norma budaya ketimuran.