“Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan,” ujarnya menegaskan di hadapan para delegasi dunia.
Lebih lanjut, Sugiono mendorong agar gelaran Sidang Dewan HAM PBB menjadi momentum untuk memperkuat nilai imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.
Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan pandangan melalui dialog yang konstruktif dan dengan mendengarkan aspirasi semua pihak secara saksama.
“Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita,” tutur Sugiono. Ia menambahkan bahwa relevansi dewan di masa depan sangat bergantung pada ketegasan lembaga tersebut tanpa terpengaruh oleh politisasi atau sikap standar ganda dalam menangani isu-isu sensitif.
Sidang ke-61 ini mencetak sejarah baru karena merupakan kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak badan ini dibentuk pada tahun 2006.
Kepemimpinan secara teknis dijalankan melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro. Agenda persidangan utama ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Status Nonblok Sambil Rangkul Amerika
Selama masa kepemimpinannya, Indonesia telah menyiapkan sejumlah isu tematik strategis untuk dibahas secara mendalam.
Isu-isu tersebut meliputi upaya pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak-hak bagi penyandang disabilitas dan hak anak.
Melalui tema-tema ini, Indonesia berupaya menunjukkan kepemimpinan nyata dalam isu-isu kemanusiaan global yang berdampak langsung pada masyarakat dunia.
(*Red)
