Bahkan Menkop Ferry Juliantono ikut klarifikasi. “Kita tidak mematikan Indomaret atau Alfamart. Yang kita lakukan adalah pemerataan rantai bisnis supaya tidak terjadi dominasi yang merugikan UMKM.” Nggak ada rencana stop ekspansi total, cuma atur ulang, terutama di desa biar uang berputar lokal, nggak lari ke pemegang saham Jakarta. Jadi, pusat lebih suka main aman, biarkan daerah yang atur sendiri sesuai otonomi (UU Pemerintahan Daerah).
Makanya Sumatera Barat bisa nol gerai total (Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, semuanya bebas biru-merah, bahkan Nagari Mart nyusup ditolak mentah-mentah). Bupati Kubu Raya Sujiwo moratorium baru 2026 karena “apatis sama UMKM”, Papua Barat, NTT, Pohuwato, Sleman, Yogyakarta, Kediri ikut batasi jarak atau stop ekspansi. Daerah pro-ritel? Silakan buka, biar warga senang belanja malam-malam.
Intinya, kenapa nggak dilarang saja? Karena terlalu gampang kedengarannya, tapi efeknya ribet. Lindungi UMKM tapi bunuh akses belanja rakyat, ciptakan lapangan kerja tapi hilangkan yang sudah ada, dorong koperasi tapi takut kalau gagal malah desa tambah susah.
Semua orang alergi, Mendes bilang setop kalau Kopdes jalan, Menkop bilang atur aja jangan matikan, bupati moratorium, provinsi larang total, tapi pusat? Tetap santai, “pemerataan” dulu, nanti kalau Kopdes Merah Putih sukses besar (mungkin 2050, atau entah kapan), baru deh diskusi serius tutup gerai di desa.
Akhirnya? Terus bingung, terus ramai memusuhi, terus belanja di gerai yang ada sambil nunggu koperasi datang selamatkan dunia. Selamat berbelanja, teman-teman, semoga warung Mbok Siti bertahan sampai Kopdes muncul, atau setidaknya sampai besok pagi.
Baca Juga: Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
