Validasi data ini juga dikaitkan dengan program pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah berharap masyarakat yang saat ini terdaftar sebagai penerima PKH dapat didorong untuk produktif, seperti memasok kebutuhan dapur MBG, guna memperbaiki taraf ekonomi mereka secara mandiri.
Proses validasi ini menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana bantuan sosial.
Jika pembersihan data tidak dilakukan secara transparan dan berani mencoret “orang kaya baru” di daftar penerima, maka upaya pengurangan angka kemiskinan di Sintang hanya akan berakhir sebagai rutinitas administratif tahunan.
Baca Juga: Tim Gakkum ESDM dan Satgas PKH Halilintar kembali menyegel Perusahaan Bauksit Milik AS, yaitu PT QSS
(Nara)
