Hari Desa Nasional 2026: Bupati Ketapang Tekankan Kades Jauhi Persoalan Hukum dan Mandiri Kelola Infrastruktur

"Bupati Ketapang Alexander Wilyo peringatkan Kepala Desa soal transparansi dana desa dan target ODF 100 persen. Simak tantangan pembangunan desa di Ketapang tahun 2026."
Bupati Ketapang Alexander Wilyo peringatkan Kepala Desa soal transparansi dana desa dan target ODF 100 persen. Simak tantangan pembangunan desa di Ketapang tahun 2026. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Selain infrastruktur, Kades kini dibebani tanggung jawab sebagai “pengawas” pendidikan dan kesehatan.

Alexander meminta desa proaktif menyisir data anak putus sekolah untuk disinkronkan dengan program Kartu Ketapang Pintar.

Di sektor kesehatan, ambisi besar dicanangkan: Ketapang harus bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) 100 persen dalam tiga tahun.

Hingga awal 2026, tercatat 192 desa atau 73,3 persen dari total 262 desa di Ketapang telah dideklarasikan ODF. Meski capaian 10 bulan terakhir dianggap progresif, sisa 26,7 persen desa lainnya dipastikan menjadi zona sulit yang membutuhkan kerja ekstra keras dari aparatur desa untuk mengubah pola hidup masyarakat di pedalaman.

Peringatan Hari Desa tahun ini pun mempertegas posisi strategis Kades yang tidak hanya menjadi pelayan administratif, tetapi juga menjadi penanggung jawab stabilitas sosial, ekonomi, hingga kesehatan lingkungan di “rumah besar” Kabupaten Ketapang.

Baca Juga: PR Besar BPJS Ketenagakerjaan Ketapang: Bupati Soroti Perlindungan Pekerja Informal dan Validasi Data

(Mira)