Pengurangan anggaran pusat dikhawatirkan akan memperlambat laju konektivitas antardesa yang menjadi urat nadi ekonomi lokal.
Strategi pemerintah kini bergeser dari sekadar mengejar angka fisik menuju efektivitas dampak ekonomi.
Penekanan pada pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih yang selama ini tertinggal, kini dipaksa menjadi prioritas di tengah minimnya modal pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Sintang kini dituntut untuk membuktikan bahwa dengan anggaran yang lebih ramping, mereka mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas tinggi.
Tanpa sinkronisasi yang kuat, target indeks 56,26 persen tersebut berisiko hanya menjadi angka di atas kertas tanpa perubahan signifikan pada taraf hidup masyarakat di pedalaman.
Baca Juga: Operasi SAR Ditutup: Dua Korban Terakhir yang Tenggelam di Sungai Kapuas Sintang Ditemukan Meninggal
(Nara)
