Sekitar pukul 13.50 WIB, tim bergerak menuju lokasi areal tambang PT QSS untuk melakukan orientasi wilayah, pemasangan plang, serta police line. Pemantauan udara menggunakan drone dilakukan di dua titik pada konsesi PT QSS.
Baca Juga: Baca Juga: Tim Gabungan Pasang Plang Larangan PETI di Taman Nasional Danau Sentarum
Rangkaian kegiatan berlanjut hingga pukul 15.20 WIB sebelum tim kembali ke titik kumpul di Desa Beginjan. Tim yang terlibat terdiri dari unsur pusat dan daerah, di antaranya personel TNI, Direktorat Gakkum ESDM, serta unsur intelijen dan kewilayahan TNI di Sanggau.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban dan penguasaan kembali kawasan pertambangan yang sedang dalam proses penegakan hukum.
Fakta Kalbar telah berupaya mengonfirmasi tindakan tersebut kepada AS, Komisaris PT QSS. Pesan konfirmasi telah dikirimkan ke nomor yang biasa digunakan yang bersangkutan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau balasan yang diberikan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak PT QSS maupun AS untuk menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Selain menyegel area PT QSS, tim juga melakukan pemasangan plang dan pembatasan di sejumlah titik lain. Pemantauan udara menggunakan drone dilakukan di dua titik dalam konsesi PT QSS, serta satu titik di area PT Kalbar Bumi Perkasa (KBP).
Kegiatan berlanjut hingga sore hari dengan pemantauan dan pemasangan plang di wilayah PT Putra Ketapang Mandiri (PKM). Seluruh rangkaian berlangsung aman dan lancar, sebelum rombongan kembali ke Pontianak pada pukul 18.30 WIB.
Baca Juga: Kasus PT EJM akibat Kongkalikong dengan Pejabat Antam?
Langkah Ditjen Gakkum ESDM dan Satgas PKH ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah memberantas praktik tambang ilegal di Indonesia, termasuk yang diduga dibekingi aparat.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat. Jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat, (15/8/2025).
Prabowo menyebut pemerintah akan menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Ia mengungkapkan telah menerima laporan aparat penegak hukum mengenai keberadaan sekitar 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia.
(FK)
