Faktakalbar.id, JAKARTA – Sebuah pemandangan menyejukkan sekaligus sarat makna politik tersaji di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030.
Baca Juga: Israel Boleh Segalanya, Palestina Tak Boleh Apa-apa
Kehadiran Presiden ini menjadi sorotan tajam, mengingat hanya beberapa hari sebelumnya, MUI melontarkan kritik keras terkait keputusan pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Amerika Serikat.
Namun, alih-alih terjadi ketegangan, pertemuan ini justru memperlihatkan kematangan demokrasi dan relasi unik antara pemimpin negara (umara) dan pemimpin agama (ulama).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo seolah menjawab dinamika tersebut dengan menekankan bahwa persatuan adalah harga mati. Ia menegaskan, kolaborasi ulama dan umara adalah kunci stabilitas di tengah guncangan global.
“Persatuan antara ulama dan umara merupakan kunci utama terciptanya perdamaian, kemakmuran, dan kebangkitan bangsa Indonesia,” tegas Prabowo di hadapan para ulama.
Pernyataan ini dinilai sebagai langkah persuasif Presiden untuk merangkul MUI yang sebelumnya, melalui Wakil Ketua Umum Cholil Nafis dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, mendesak pemerintah menarik diri dari Board of Peace.
Baca Juga: Daftar Negara Eropa Tolak Board of Peace Trump
MUI menilai forum yang diinisiasi Donald Trump dan melibatkan Benjamin Netanyahu tersebut berpotensi menjadi bentuk “neokolonialisme” dan mencederai perjuangan Palestina, ditambah dengan beban iuran keanggotaan yang mencapai US$ 1 miliar.
Kendati terdapat perbedaan pandangan tajam dalam isu politik luar negeri tersebut, Presiden Prabowo tetap menempatkan MUI sebagai mitra strategis dalam menjaga kesejukan di dalam negeri.
Ia bahkan secara khusus meminta dukungan moral dari para ulama untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum.
