“Pembicaraan gencatan senjata tidak ada artinya jika Israel terus melanjutkan operasi militer di seluruh Jalur Gaza,” tambahnya.
Ia menuding pemerintah Israel secara sengaja mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yang semakin memperkeruh situasi di lapangan.
Mengenal Komite Administratif Pimpinan Ali Shaath
Sebagai informasi, badan atau Komite Administratif Independen yang dimaksud adalah sebuah komite teknokratis yang dibentuk pada pertengahan Januari lalu. Pembentukan komite ini diinisiasi oleh tiga negara, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye, dengan tujuan khusus untuk mengelola tata kelola pemerintahan di Gaza selama periode transisi.
Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath, sosok yang dikenal sebagai insinyur veteran sekaligus mantan wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina. Rekam jejak Ali Shaath diharapkan mampu membawa manajemen yang profesional dalam memulihkan kondisi Gaza pascakonflik.
Baca Juga: Tolak Gencatan Senjata dengan Hamas, Menteri Keamanan Israel Mundur dari Jabatan
Status Terkini Kesepakatan Damai
Situasi di Gaza saat ini masih berpegang pada kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pada fase awal, kesepakatan ini difokuskan pada pertukaran tahanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang mendesak.
Namun, terdapat usulan tahap kedua dari rencana perdamaian tersebut yang lebih komprehensif. Usulan ini menyerukan penarikan penuh militer Israel dari wilayah Gaza, pelucutan senjata, serta dimulainya proses rekonstruksi besar-besaran yang berada di bawah otoritas pemerintahan transisi atau komite yang telah dibentuk tersebut.
(Natash)
