“Nah nanti akan ada pertemuan untuk bisa merapikan masalah ini solusinya seperti apa, dipimpin Kemensos, BPJS,” tambahnya.
KPCDI: Ini Soal Hidup dan Mati
Di sisi lain, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, memberikan peringatan keras terkait dampak fatal dari persoalan administrasi ini.
Ia menegaskan bahwa penundaan layanan cuci darah membawa risiko kematian yang nyata.
“Tindakan ini tidak bisa ditunda sehari pun, bukan besok, bukan lusa, apalagi minggu depan, karena setiap penundaan berarti peningkatan risiko keracunan darah, kegagalan organ, dan kematian,” tegas Tony.
Tony menyayangkan situasi di mana pasien yang datang untuk menyambung nyawa justru tertahan di loket administrasi. Ia mendesak agar hak hidup pasien tidak dikorbankan demi prosedur birokrasi.
“Kami melihat ini sebagai situasi yang sangat berbahaya. Bagi pasien cuci darah, ini bukan sekadar urusan administrasi; ini soal hidup dan mati,” pungkasnya.
Pemerintah kini tengah menyusun alternatif kebijakan agar proses administrasi tidak menghalangi penanganan medis bagi peserta PBI yang menderita penyakit kronis.
Baca Juga: Sujiwo Tinjau Pengembangan RSUD TBSI Kubu Raya Program PHTC Kemenkes
(Mira)
